Text
Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia
Buku ini merupakan kumpulan 27 policy brief hasil penelitian dosen STPN yang disusun dalam 10 tema, antara lain reforma agraria dan perhutanan sosial, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tanah adat, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kadaster, tanah pascatambang, bank tanah, dan pemetaan partisipatif. Setiap policy brief menyajikan ringkasan temuan penelitian, analisis permasalahan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang.\\r\\n\\r\\nPenataan Tanah Kampung Budaya\\r\\n1. Permasalahan Penguasaan Tanah Kampung Tua Kota Batam\\r\\nReforma Agraria dan Perhutanan Sosial\\r\\n1. Mempercepat Agenda Reforma Agraria: Tantangan Kedepan\\r\\n2. Berbagi Peran dalam Penyelesaian Penguasaaan Tanah dalam Kawasan \\r\\nHutan\\r\\n3. Hubungan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Kebijakan Reforma \\r\\nAgraria di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah\\r\\n4. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Melalui Skema \\r\\nReforma Agraria\\r\\n5. Reforma Agraria: Threat dan Treatment untuk Kesejahteraan dan \\r\\nKeadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur)\\r\\n6. Penguatan Hak Atas Tanah dengan Reforma Agraria (Studi di \\r\\nRejanglebong Bengkulu)\\r\\nPengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum\\r\\n1. Urgensitas Dokumen Perencanaan sebagai Solusi Permasalahan \\r\\nPengadaan Tanah\\r\\n2. Peran Data Perencanaan dalam Penetapan Lokasi untuk Pengadaan\\r\\nTanah\\r\\n3. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus \\r\\n4. Problematika Pengadaan Tanah Skala Kecil (Studi Pengadaan Tanah \\r\\nSkala Kecil di Jawa Barat)\\r\\nEksistensi Tanah Adat, Perubahan dan Pengaturannya\\r\\n1. Tanah Adat sebagai Obyek Pengadan Tanah bagi Pembangunan untuk \\r\\nKepentingan Umum\\r\\n2. Praktek Pengakuan Tanah “Druwe Desa Pakraman” dalam Pendaftaran \\r\\nTanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Provinsi Bali\\r\\n3. Hambatan Percepatan Pendaftaran Tanah di Tanah Ulayat Sumatera \\r\\nBarat\\r\\n4. Pengakuan dan Perlakuan Tanah Adat dalam Pelaksanaan Pendaftaran \\r\\nTanah di Provinsi Bengkulu\\r\\n5. Karakteristik Tanah Adat di Indonesia: Dinamika Masyarakat Hukum \\r\\nAdat dan Tanah Ulayat di Nusa Tenggara Timur
Tidak tersedia versi lain